Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan baru bagi masyarakat. Buku ini mengeksplorasi dualitas teknologi sebagai pedang bermata dua, yang di satu sisi meningkatkan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi arena bagi perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi sorotan adalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
Indonesia telah merespons tantangan ini dengan berbagai kebijakan, termasuk pembentukan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan ini. Buku ini memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: pertama, apakah kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas; kedua, bagaimana efektivitas hukum pada pasal tersebut dalam menanggulangi kejahatan pencemaran nama baik di media sosial.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, buku ini menyajikan analisis mendalam tentang ketentuan pidana pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut masih belum memenuhi kriteria kebijakan yang proporsional. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga masih belum optimal, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kejelasan unsur pasal yang multitafsir, kebijakan sanksi yang tinggi, dan kurangnya kesadaran masyarakat serta infrastruktur yang memadai. Buku ini memberikan wawasan kritis tentang tantangan dan solusi dalam menegakkan hukum di era digital.