Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara. Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti Pemilihan Umum, Pajak, dan Organisasi Masyarakat. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.