Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 32, dimana laporan realisasi anggaran pemerintah, baik melalui sumber pembiayaan APBN maupun APBD disusun dan disajikan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi entitas yang dikelola dan dibiayai seluruhnya dari pembiayaan anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD.
Dalam sistem global, basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disepakati dan diterapkan sehingga sangat menentukan atas kapan transaksi atau kejadian berpengaruh dan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi terutama terkait dengan pencatatan pendapatan dan biaya ada yang berbasis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Laporan keuangan pemerintah minimal yang harus disajikan adalah: (a). Laporan posisi keuangan akhir periode, (b). Laporan perubahan ekuitas, (c). Laporan arus kas; dan (d). Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap meliputi: (1). Laporan posisi keuangan akhir periode; (2). Laporan laba-rugi; (3). Laporan perubahan ekuitas; (4). Laporan arus kas; (5). Catatan atas laporan keuangan; (6). Infomasi komperatif mengenahi periode terdekat; dan (7). Laporan posisi keuangan awal periode.