Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata pradoto (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkaran atau hukum perselisihan.

Bisa dikatakan hukum perdata mengatur antar satu individu dengan individu lain atau disebut dengan hukum privat atau hukum sipil. Tidak ada campur tangan pemerintah di dalam penyelesaian hukumnya. Berbeda dengan hukum pidana, yang mana yang terlibat didalam hukum adalah si pelaku (subyek hukum) dengan penyidik yang telah dibentuk oleh pemerintah. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: (1) Hukum Perorangan; (2) Hukum Keluarga; (3) Hukum Harta Kekayaan; dan (4) Hukum Waris.

Menurut cara mempertahankannya, Hukum Perdata dibedakan antara Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Sedang Hukum Perdata Formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil tersebut. Materi Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Materiil yang lazim disebut dengan Hukum Perdata saja. Sedang Hukum Perdata Formil merupakan materi Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih plural dan ber-bhineka, karena masih belum memiliki kodifikasi yang sekaligus unifikasi dalam bidang hukum perdata.