Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan dan berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum sangat penting di dalam kehidupan masyarakat yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, maka diperlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Alat bukti tertulis berupa akta autentik sebagai alat bukti paling akurat dan tinggi nilainya dalam pembuktian mempunyai peranan paling penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Velijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e Peraturan Jabatan Notaris, yaitu adanya alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.