ZEE Natuna Utara saat ini mengalami intensitas yang tinggi terhadap kejahatan iIlegal fishing yang dilakukan olek Kapal Ikan Asing (KIA). Keberadaan permasalahan penangkapan ikan ilegal ini mengilustrasikan satu bentuk ancaman yang bersifat non-militer, yang secara substansial akan menghasilkan dampak negatif bagi negara. Tindak pidana perikanan memiliki implikasi yang tidak hanya terbatas pada kerusakan dan penurunan potensi perikanan, tetapi juga terdapat pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya lautnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dijalankan dengan ketegasan yang tinggi. Dalam usaha menegakkan hukum, strategi Polair yang komprehensif diperlukan untuk mewujudkan ZEE Laut Natuna Utara aman dari illegal fishing. Polair memiliki kewenangan penyidikan untuk mengawasi wilayah perairan untuk terus meningkatkan penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan illegal fishing. Strategi Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum di ZEE Natuna Utara dengan mempertimbangkan sarana (means) berupa kapal patroli, alat material khusus pendukung, dan teknologi pendukung, personil dan awak kapal yang kompeten dan cara (ways) yaitu bekerjasama dengan instansi penegakan hukum sesuai amanat Undang-undang. Menggalang dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas operasional dan penyidikan, meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di wilayah perairan. Hal-hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan (ends) yaitu ZEE Natuna Utara terbebas dari kejahatan pencurian oleh Kapal Ilegal Asing (KIA).