Pada tanggal 18 Januari 2022, recana pemindahan Ibukota Negara disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 dijelaskan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Salah satu implikasinya adalah diperlukan strategi pertahanan dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara tersebut. Mengingat adanya pemindahan Centre of Gravity, potensi ancaman di IKN, serta kondisi kemampuan kekuatan TNI itu sendiri. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana strategi gelar operasi TNI di ALKI II berdasarkan UU IKN No. 3 tahun 2022 dalam rangka pertahanan maritim guna menegakkan kedaulatan NKRI.