Memahami demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum memerlukan pemikiran yang kritis dan wawasan yang luas. Dalam praktik kehidupan bernegara yang demokratis, ketiganya memiliki hubungan yang kuat, berjalin berkelindan, dan saling menopang. Memahami hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia ternyata tidaklah sesederhana ketika mendefinisikannya secara leksikal dan terminologis. Definisi tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum nampaknya terkesan sederhana, tetapi sebenarnya sejarah gagasan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum sangatlah kompleks dan memiliki sejumlah pertanyaan untuk dapat menilai apakah sebuah sistem politik suatu negara itu demokratis ataukah bukan. Buku ini membahas tentang pembubaran organisasi dipandang dari sudut hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Beberapa aspek pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) juga dibahas dalam buku ini, khususnya terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, baik dari aspek pembuat undang-undang (pemerintah) maupun aspek dari pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. Buku ini menguraikan sejumlah hal yang dibagi dalam tiga bagian utama. Bagian pertama menjelaskan tentang gambaran umum tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum serta kaitannya. Pada bagian kedua dijelaskan tentang beberapa teori yang relevan yang digunakan untuk mendukung telaah, di antaranya teori A.V. Dicey tentang negara hukum, Austin Ranney tentang hak asasi manusia, dan teori politik hukum yang dikembangkan oleh Moh. Mahfud MD. Terakhir pada bagian ketiga diuraikan tentang telaah pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut sistem hukum di Indonesia.