Buku ini menyajikan analisis komprehensif tentang prinsip, konsep, dan perkembangan hukum administrasi negara. Ditulis dengan gaya bahasa yang formal dan akademis, buku ini dirancang untuk menjadi panduan bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan siapa saja yang tertarik dengan dinamika administrasi negara.

Pada bagian awal, buku ini mengulas sejarah dan perkembangan hukum administrasi. Di Belanda, hukum administrasi awalnya digabung dengan hukum tata negara di bawah istilah "staat en administratief recht." Berbeda dengan Prancis, yang memisahkan hukum administrasi sebagai bidang tersendiri. Pembaca akan memahami perbedaan antara dua istilah Belanda, yaitu "bestuursrecht" dan "administratiefrecht," serta bagaimana kedua istilah ini diterjemahkan dan dipahami oleh para sarjana Indonesia. Bagian selanjutnya menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai terjemahan istilah "administratie" seperti tata usaha, tata usaha pemerintahan, dan tata usaha negara, serta penerjemahan "bestuur" sebagai pemerintahan. Bab-bab berikutnya menguraikan tentang peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Buku ini menjelaskan bagaimana hukum administrasi negara mencakup peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, melindungi hak-hak warga negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri dari tindakan yang tidak sesuai.

Dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan (welfare state), buku ini membahas bagaimana administrasi negara diberikan kewenangan luas, termasuk dalam legislasi. Tidak hanya peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh administrasi negara sendiri. Pembaca akan memahami bahwa hukum administrasi negara adalah kombinasi dari peraturan-peraturan yang mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, baik yang dibentuk oleh legislatif maupun administrasi negara. selanjutnya, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang peran dan tanggung jawab administrasi negara dalam negara hukum modern, menunjukkan bahwa pembentukan peraturan oleh administrasi negara merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif.