Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen atau warga masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung akan mempengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi masyarakat. Keuangan publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah dalam perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat kegagalan pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat digunakan oleh pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk menyediakan barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta, kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih menghilangkan kegagalan pasar (market failures), intervensi pemerintah dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (government failures).