Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua cenderung mangalami kenaikan selama kurun waktu periode tahun 2017 sampai dengan 2022. Pemerintah telah memberikan kebijakan khusus bagi masyarakat miskin di Provinsi Papua terkait penyaluran bantuan sosial yaitu diberikan secara cash/tunai untuk mempermudah penerima bantuan sosial dalam memanfaatkannya. Data menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial pada periode 2017 – 2022 belum efektif karena belum maksimalnya update data masyarakat miskin dan terdapat intervensi pihak tertentu. Selain itu masih terdapat strategi–strategi yang masih dinilai lemah atau membutuhkan perbaikan dikarenakan kurangnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun kendala/hambatan dalam penyaluran bantuan sosial antara lain pungli (potongan), kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah, perbedaan parameter kemiskinan masing–masing daerah, ego sektoral, kebijakan Pemerintah Pusat, pendamping sosial, tidak updatenya data kemiskinan, letak geografis, perilaku/budaya, sosial, ekonomi yang mengakibatkan tujuan dari bantuan sosial belum tercapai. Efektifitas penyaluran belum sepenuhnya mendukung pertahanan nirmiliter, karena masih terdapat kendala dan masih lemahnya strategi dalam penyaluran bantuan sosial.