Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan batasan pengertian desa dan pemerintahan desa hal ini sangat terkait dengan otonomi desa yang diberikan, selain itu Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur tentang kewenangan dari pemerintah desa, adapun kewenangan desa dalam pengelolaan pemerintahan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan Desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.