Implementasi sistem pengukuran kinerja pada pemerintah mulai dilakukan sejak ditandatanganinya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 oleh Presiden B. J. Habibie. Pengukuran kinerja adalah proses mengawasi dan melaporkan tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi secara berkelanjutan. Pengimplementasian sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerja mereka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektifitas layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik. pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya akuntabilitas di sektor publik. Gagasan tentang akuntabilitas sektor publik secara luas telah diterapkan dengan sistem akuntabilitas formal yang dikembangkan ke dalam aturan dan peraturan untuk lembaga pemerintah sekitar tahun 1990-an. Sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Karena akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) ini terangkum dalam sebuah laporan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai akuntabilitas kinerja. Melalui LAKIP, kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja.