Perekonomian Bangsa Indonesia saat ini lambat laun terus mengalami perkembangan. Hal ini tentu tidak terlepas peran dari dunia bisnis yang terus bergeliat, berkembang. Apalagi di era pasar Global seperti saat ini. Hal ini tentu harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan perekembangan ekonomi, salah satunya adalah penyempurnaan mengenai peraturan di bidang hukum jaminan. Kita ketahui bahwa aturan yang selama ini dianut kebanyakan adalah aturan produk Kolonial. Sedangkan perkembangan dunia bisnis terus berekembang seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus mengikuti arus perkembangan teknologi itu, dengan menyesuaikan aturan aturan yang tidak lagi dapat mengakomodir kepentingan pasar baik debitur maupun kreditur. Sebagai konsekuensi dari sebuah Negara yang telah memilih prinsip demokrasi yang dipadukan dengan prinsip Negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah Negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum. Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling ketergantungan dalam rangka membentuk suatu aturan atau tatanan hukum nasional yang demokratis dalam satu Negara. Jadi undang-undang memegang peranan penting dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang demokratis di Indonesia.