Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 0 downloads
description Book public Widina Bhakti Persada Bandung

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)

Muhamad Kholid, Harry Yuniardi
Published 21 December 2021

Abstract

Sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan Pengadilan Agama. Selanjutnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non pengadilan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai istilah tahkim atau tahkam, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang lebih yang bersengketa. Tahkim atau tahkam di Indonesia badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui).

Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya, karena ketentuan-ketentuannya terkait pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang guna untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola ekonomi syariah dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang baik efektif dan efisien.

Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang ekonomi Syariah sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang ekonomi syariah.

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 0 downloads