Alasan perceraian sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa “antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, namun atas demikian bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga bukanlah merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab lain yang mendahuluinya. Dalam Hukum perkawinan dari perspektif Maqashid Syariah sebagai alat dalam mengembangkan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional digunakan sebagai metode pembeharuan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait alas an perceraian. Selanjutnya, kualifikasi alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa kedua belah pihak dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, ini tidaklah dapat menjadi alasan perceraian.
Alasan logika hukumnya adalah “jika rumah tangga tetap rukun setelah suami atau istri resmi bercerai atas putusan hakim”, maka kedua belah pihak tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan perlu dikritisi.
Buku ini juga membahas tentang realisasi penerapan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Pengadilan Agama harus mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, yakni perkara perceraian harus diputus oleh Pengadilan Agama berdasar atas: duduk perkara, pertimbangan hakim, pertimbangan setelah mediasi, dan dampak buruk yang mengakibatkannya.. Selamat membaca!