Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Khususnya di sektor perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan Asas Keadilan. Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah.