Sinergitas TNI dan Polri dalam pengamanan wilayah laut khususnya wilayah Kepulauan Riau, banyaknya pelanggaran baik hukum maupun pelanggaran wilayah yang terjadi di wilayah perairan Kep. Riau, diantaranya pada tahun 2022 tidak kurang 400 orang ABK kapal ikan asing terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan Ilegal di laut Natuna, mereka diantaranya adalah warga negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Taiwan. Intensitas persaingan di LCS akhir-akhir ini terus memanas, berbarengan dengan adanya reklamasi pulau yang dilakukan oleh China, sekalipun sengketa klaim atas perluasan wilayah oleh China atas nine dash line tersebut telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Internasional, bahwa klaim China tersebut dinyatakan illegal, karena hal tersebut tidak mendasar dan tidak sesuai dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Negara Indonesia dalam hal ini tidak mengklaim wilayah tersebut dimana status Indonesia merupakan sebagai non-claiment states (negara yang tidak mengklaim), namun karena China dan Taiwan telah mencapai landas kontinen serta ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna Utara, maka bilamana terjadi sesuatu di kawasan tersebut, tentunya hal tersebut akan berimbas pula kepada Indonesia. Dalam penyelerasan pola operasi antara satuan TNI dan Polri dalam mengamankan wilayah laut Kepulauan Riau melalui pembentukan SOP/Protap terpadu dalam operasi pengamanan di perairan Kepulauan Riau, pengintegrasian pola operasi masing-masing instansi dalam pengamanan wilayah perairan Kepulauan Riau, pembentukan tujuan dan sasaran bersama dalam penggelaran pengamanan di perairan Kepulauan Riau dengan metode pembinaan, pelatihan, kolaborasi menggunakan sarana pembentukan pokja penyusunan SOP terpadu, perumusan pola operasi terpadu, nota kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka mencapai tujuan terbentuknya suatu penggelaran operasi pengamanan terpadu yang sinergis dan terintegrasi diantara seluruh stakeholder / instansi yang memiliki tanggung jawab pengamanan perairan di wilayah Kepulauan Riau