Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP tentang perluasan alat bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan tipikor, perempuan dan anak juga menjadi fokus buku ini. Perempuan dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan disemua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana anak pemerintah bersama sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia. Masalah terorisme, di satu sisi mendapat perhatian luas baik nasional maupun internasional, tapi pada sisi lain upaya pemberantasan tindak pidana terorisme transnasional selalu berbenturan dengan yurisdiksi kriminal suatu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Apabila dua atau lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum nasionalnya tanpa adanya perjanjian ektradisi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain. Suatu negara dapat menerapkan hukum nasionalnya dan pelaku tindak pidana terorisme tidak kehilangan hak untuk mencari upaya hukum, meskipun tetap tidak dapat menghindar dari pengadilan internasional.