Perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman menuntut adanya pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum menggambarkan kondisi suatu masyarakat dimana hukum itu berlaku, sehingga hukum harus terus diperbaharui secara berkala agar hukum tetap relevan. Salah satu bidang hukum yang hingga saat ini masih terus mengalami pembaharuan adalah hukum agraria. Buku yang mengangkat topik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini menyajikan lima (5) pokok bahasan yang dikemas dalam sejumlah bab dan subbab, antara lain: (a) Sejarah dan Periodisasi Pengadaan Tanah; (b) Konsep Kepentingan Umum; (c) Konsep Ganti Rugi; (d) Musyawarah untuk Mencapai Mufakat; dan (e) Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah adalah suatu kegiatan dengan penyediaan tanah dengan dilakukan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang terdampak. Pengadaan tanah memiliki tujuan untuk menunjang kepentingan umum berbagai melalui berbagai sektor dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pengadaan tanah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem pemerintahan, rencana kinerja pembangunan, arah orientasi pembangunan, dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masa tersebut. Pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia dipengaruhi oleh campur tangan dari Belanda maupun jepang pada masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Adanya campur tangan ini memiliki peran akan mekanisme dan pengaturan terkait dengan pengadaan tanah di Indonesia.