Kebijakan pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung program kompensasi sudah dimulai sejak tahun 2000. Kebijakan tersebut pada tahun 2000 lebih dikenal dengan Dana Kompensasi Sosial (DKS) dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. Alokasi tersebut untuk membiayai program raskin, pelayanan kesehatan dan infrastruktur perdesaan. Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang salah sasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi.
PKPS BBM merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin. Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin agar subsidi langsung dalam bentuk PKPS-BBM berjalan sesuai dengan tujuan pengalihan subsidi harga BBM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui lebih lanjut serta mendalam maka kita haus bersama buku ini membaca dan memahaminya.