Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu pada umumnya bersumber pada hak ulayat dimana hak ulayat merupakan hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat. Hak ulayat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria hanya dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya. Eksistensi yaitu hak ulayat masih ada sampai saat ini, dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga peraturan-peraturan lainnya. Hak ulayat tidak dapat dibuat baru karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur tentang hal ini dimana hak ulayat hanya diakui dengan 3 (tiga) hal yaitu masih adanya tanah dari masyarakat hukum adat, masih adanya sekelompok masyarakat hukum adat, dan masih adanya pemimpin-pemimpin adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka otomatis hak ulayat tidak dapat diakui dan dinyatakan tidak pernah ada.