Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh Turki, Mesir, Pakistan, Indonesia dan lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern karena fikih konvensional belum mampu untuk menjawabnya. Tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unifikasi hukum, pengangkatan status perempuan dan penyesuaian fikih dengan perkembangan zaman.

Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fiqih memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hokum keluarga tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya, seperti pembatasan syarat polygamy yang diperketat.