Penunjukkan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa ini menandakan torehan sejarah baru. Korelasi antara sektor perpajakan yang akan mewujudkan SDGs memegang peranan penting. SDGs akan menjadi topik dalam bahasan di presidensi G20 nantinya. Eksistensi perpajakan sebagai alat yang efektif untuk membantu membiayai tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan yang terjadi nantinya perlu dibahas secara mendalam mengenai praktik profit shifting, illicit financial flows, peraturan perpajakan internasional, masalah climate control dan eksternalitas negatif. Kemudian kesetaraan gender terhadap pemaksimalan UMKM yang dikelola oleh wanita dan dalam konteks mekanisme perpajakan bagi Wajib Pajak wanita perlu disetarakan. Di sisi lain, lingkungan menjadi objek fokusnya dari solusi untuk membangun investasi yang berkelanjutan melalui green energy, green industry, dan blue economy. Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai SDGs yang berkelanjutan dari sisi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Untuk mendukungnya, dana yang diperlukan membutuhkan stabilitas penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang baik. Reformasi perpajakan secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan grade Ease of Doing Business (EoDB) dan iklim bisnis yang baik untuk menarik investor asing. Upaya presidensi G20 Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan menuju net zero emission dibahas pada saat pertemuan berlangsung. G20 telah mendorong komitmen negara-negara pada isu perubahan iklim, termasuk untuk phasing out subsidi atas fossil fuels dan membentuk Sustainable Finance Working Group (SFWG). Hal tersebut sebagai bagian dari indikator SDGs yang akan dibahas secara terstruktur nantinya.