Civic education, citizenship education, democracy education, mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang intelek, bertanggungjawab serta beradab seperti yang dilakukan hampir oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam peranan Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan dengan itu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia harus menjadi tanggung jawab setiap komponen bangsa yaitu pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta masyarakat industri secara menyeluruh. Didalam Undang-Undang Sisdiknas di sana hanya mengatur Pendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta untuk pendidikan non formal. Karena itu, pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal ditujukan kepada peserta didik yang dibentuk dan diproses melalui kegiatan pembelajaran. Sementara Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat umum dirancang dan dibentuk secara bebas, secara ekstrakurikuler (diluar kurikulum) dan bertahap melalui proses program sosialisasi dengan berbagai macam pola media yang ada di masyarakatnya itu sendiri.