Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong adalah pilkada tanpa kontestasi. Padahal, momentum ini disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kata “pemilihan”, setidaknya minimal ada dua calon yang akan dipilih pemilih. Jika hanya satu saja, maka kurang elok disebut pemilihan, bukan pemilihan namanya. Inilah yang disebut dengan Pilkada tanpa kontestasi, yakni melawan benda mati berupa kotak kosong. Pemilih hanya memilih setuju dan tidak setuju.

Pilkada tanpa kontestasi gagasan, visi dan misi, kebijakan dan program tentang apa yang akan dilakukan bagi daerah lima tahun mendatang. Sesungguhnya sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita di masa mendatang. Partai politik (parpol) sebagai peserta dalam pilkada yang memeliki otoritas mengorbitkan calon pemimpin, dihadapkan pada persoalan pokok yang sulit mengalami perubahan, yakni terlalu mahalnya rekomendasi parpol. Sehelai surat yang ditekan ketua umum dan sekretaris jenderal parpol harganya miliran rupiah. Belum lagi biaya-biaya kampanye yang juga sangat besar. Banyak bakal calon yang bertumbangan karena mahalnya tarif rekomendasi itu. Baliho yang dipasang di pinggir jalan menjadi saksi bisu betapa sulitnya dan mahalnya mendapatkan rekomendasi pencalonan dari parpol, dan parpol hanya ingin menang dan tak ingin kalah. Akibatnya, parpol hanya mendukung calon yang potensial menang. Galibnya yang didukung parpol adalah calon petahana karena diyakini kuat memenangkan pertarungan. Dukungan koalisi parpol menjadi gemuk, dan berlomba-lomba mendukung petahana atau calon yang memeliki modal yang besar dan telah memeliki popularitas.

Parpol tidak berani mengajukan calon alternatif sehingga ada perluasan ruang pilih bagi rakyat. Fakta politik ini sangat berbahaya dan dapat mengikis demokrasi, dan tidak ada lagi prinsip cheks and balances (pengawasan dan perimbangan) antara DPRD dengan Eksekutif. Keduanya berada dalam hubungan yang sekutu dan bukan seteru. Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan dengan mudah terjadi, dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat akan sulit dicapai. Pilkada tanpa kontestasi disebabkan juga adanya kelemahan parpol dalam melakukan proses kaderisasi. Parpol lebih memilih mencalonkan orang yang pasti memenangkan petarungan atau kontestasi dengan syarat memeliki uang dan popularitas ketimbang bersusah-susah dan berkeringat melakukan kaderisasi dari bawah dan mengorbitkannya menjadi pemimpin di negeri ini.