Kajian Pemekaran dan Konflik di Tanah Papua sejak 1999-2004 telah menjadi sejarah plus dan minus mengenai wajah gaya kepemimpinan, wajah tertib hukum dan administrasi pemerintahan secara formal oleh pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua. Kondisi wajah negara dalam plus minus tentu berdampak pada ketahanan wilayah dan ketahanan nasional. Apa kata warga negara korban konflik? Karakter apa yang dipelajari oleh warga negara muda yang sedang belajar? Apakah metode tangan besi adalah metode yang dianggap terbaik bagi masyarakat Indonesia di Papua? Nenggi-Kenggi sebagai pisau analisis dan problem solving dan modal dasar pembangunan digunakan penulis untuk menegaskan bahwa, prinsip Nenggi-Kenggi yang melibatkan dua tangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan persoalan secara bersama. Dalam konteks Pemekaran wilayah di Papua dan persoalan konflik horizontal dan vertikal lainnya sebaiknya pemerintah tidak menggunakan tangan besi sebagaimana dalam pemekaran provinsi Irian Jaya Barat telah menggunakan tangan besi dengan tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang fungsinya sebagai representasi seluruh komponen orang Papua untuk memberikan pertimbangan dan keinginan memerdekakan rakyat Papua dalam bingkai NKRI. Hasil Kajian menunjukkan, bahwa kebijakan pemerintah saling bertentangan satu sama lain serta menggunakan tangan besi, sehingga sudah bertentangan dengan prinsip Nenggi-Kenggi, Pancasila dan prinsip Good Govermence. (Willius Kogoya)

Apresiasi kepada saudara Willius Kogoya yang berani memberikan kontribusi hasil karya ilmiah bagi pembangunan Pendidikan, politik, historis, hukum dan Administrasi negara dan pemerintahan di tanah Papua, agar secara berkelanjutan para aktor pembangun di Papua tidak mengabaikan nilai-nilai luhur Nenggi-Nenggi yang menjadi modal dasar pembangunan bangsa dimana secara sosioligis-PPKn untuk mengedukasi warga negara muda di tanah Papua dengan menjadikan aturan normatif sebagai panglima dalam menata kehidupan bernegara di negara hukum Republik Indonesia dan kebijakan politik yang tidak menimbulkan konflik berkepanjangan apalagi nyawa harus hilang akibat konflik kebijakan. (DR. Nomensen Steffan Mambraku-Dekan FKIP UNCEN).